Senin (10/3/2025) menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Muna Barat dengan digelarnya apel perdana bersama Bupati La Ode Darwin dan Wakil Bupati Ali Basa periode 2025–2030. Apel berlangsung di halaman kantor bupati dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah, para Asisten Ahli, Kepala OPD, Camat, Lurah, Kepala Desa, serta ASN dan tenaga honorer se-Muna Barat.

Kegiatan apel diawali dengan penandatanganan pakta integritas terkait penggunaan fasilitas Barang Milik Daerah (BMD). Penandatanganan simbolis dilakukan oleh Sekda, Kepala Bappeda, Inspektur Daerah, dan Camat Kusambi.

Agenda ini juga dirangkaikan dengan penyerahan SK perpanjangan jabatan kepala desa kepada perwakilan dari tiga desa, yaitu Desa Lapokainse, Desa Pajala, dan Desa Watumelaa. Selain itu, dilakukan juga serah terima kendaraan dinas berupa sepeda motor kepada kepala desa yang ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Pinjam Pakai BMD.

Dalam sambutan perdananya, Bupati La Ode Darwin menyampaikan evaluasi terhadap kedisiplinan pegawai. Berdasarkan hasil inspeksi mendadak (sidak) yang ia lakukan pada hari kedua dan ketiga berada di Muna Barat, ditemukan masih banyak pegawai yang datang terlambat, bahkan ada yang tidak hadir tanpa keterangan.

“Saya telah melakukan sidak di sejumlah OPD dan mendapati banyak pegawai yang tidak hadir tepat waktu, bahkan tidak hadir sama sekali selama beberapa hari. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Bupati Darwin.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Bupati yang akrab disapa “DW” ini memerintahkan Inspektur Muna Barat untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang melanggar. Ia menegaskan, jika ditemukan pelanggaran, maka sanksi harus diberikan, termasuk menyangkut pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Lebih lanjut, Bupati meminta agar seluruh ASN menegakkan komitmen dan sumpah jabatan yang telah diikrarkan. Kedisiplinan adalah bagian dari kewajiban moral sebagai abdi negara yang digaji oleh rakyat. Hal yang sama juga ditekankan kepada seluruh kepala desa dan perangkatnya.

“Saya tidak menuntut banyak. Saya hanya minta agar kita semua menunaikan janji kita ketika diangkat sebagai PNS di Muna Barat. Hadir dan pulang tepat waktu, serta bekerja dengan sungguh-sungguh memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memaparkan tantangan serius yang sedang dihadapi Pemkab Muna Barat. Ia menjelaskan bahwa penerimaan PPPK sebanyak 1.400 orang dan CPNS sekitar 300 orang telah mengakibatkan belanja pegawai membengkak hingga 48% di tahun 2025 dan diproyeksikan mencapai 60% pada 2026. Padahal, sesuai ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, batas maksimal belanja pegawai adalah 30% dari APBD.

Menghadapi kondisi fiskal yang mengkhawatirkan tersebut, Bupati La Ode Darwin mengajak seluruh ASN untuk aktif berkontribusi dalam menggali dan mengelola potensi daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menarik dukungan anggaran dari pemerintah provinsi maupun pusat.

“Muna Barat sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Jika kita tidak bergerak bersama menggali potensi daerah, maka saya yakini tahun 2026 akan menjadi masa-masa kritis bagi kita semua,” pungkasnya.

TP PKK Muna Barat mendukung penuh arahan Bupati terkait pentingnya disiplin, efisiensi, dan pelayanan prima. Sebagai mitra strategis pemerintah daerah, TP PKK siap memperkuat program-program pemberdayaan masyarakat dan perempuan sebagai upaya konkret membantu peningkatan kesejahteraan serta daya tahan ekonomi keluarga. Kolaborasi semua elemen—pemerintah, desa, PKK, dan masyarakat—diyakini menjadi kunci untuk melewati tantangan fiskal dan mewujudkan Muna Barat Tumbuh, Sehat, dan Keren.

https://kominfo.munabarat.go.id/berita/pimpin-apel-perdana-sebagai-bupati-laode-darwin-tekankan-kedisiplinan-dan-tanggung-jawab-asn/

Wa Ode Rahmatia, SP