Kabupaten Muna Barat kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam bidang pelayanan publik. Berdasarkan hasil evaluasi dari Ombudsman Republik Indonesia, Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 di Kabupaten Muna Barat meraih nilai 93,46, yang menempatkan daerah ini dalam kategori A (Rapor Hijau).

Penilaian dilakukan pada enam unit layanan strategis, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta dua puskesmas yakni Puskesmas Guali dan Puskesmas Wuna.

Penyerahan hasil penilaian dilaksanakan pada Rabu (12/3/2025) di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dan diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Sultra, Mastri Susilo, kepada para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, bersama Sekretaris Daerah LM Husein Tali, turut hadir dan menerima langsung penghargaan tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati La Ode Darwin menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari kerja kolektif dan kesungguhan seluruh jajaran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa upaya perbaikan layanan tidak akan berhenti sampai di sini, tetapi akan terus ditingkatkan dari waktu ke waktu.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Muna Barat, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ombudsman RI Perwakilan Sultra atas bimbingan dan pendampingan yang telah diberikan. Ini menjadi pendorong bagi kami untuk terus melakukan pembenahan, termasuk peningkatan standar pelayanan dan kualitas SDM di setiap lini layanan publik,” ujarnya.

Bupati juga berharap agar Ombudsman RI tetap berkenan mendampingi Pemkab Muna Barat dalam pelaksanaan Workshop Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Workshop Pengelolaan Pengaduan pada tahun 2025 sebagai bentuk kelanjutan sinergi dan penguatan mutu layanan.

“Harus kami akui bahwa pendampingan dari Ombudsman sangat berpengaruh terhadap hasil yang kami capai hari ini. Itu menjadi acuan penting dalam pembenahan menyeluruh pada enam lokus yang dinilai. Semoga tahun ini, kami masih mendapat pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan kami,” tambah La Ode Darwin.

Dalam masa kepemimpinannya saat ini, La Ode Darwin telah mencanangkan sejumlah program strategis guna memperkuat infrastruktur layanan publik, termasuk penyelesaian pembangunan Kantor Bupati, Kantor DPRD, dan Mal Pelayanan Publik, yang diharapkan akan semakin mempercepat dan mempermudah akses layanan masyarakat.

TP PKK Muna Barat menyambut baik capaian ini sebagai momentum untuk memperkuat peran perempuan dan keluarga dalam pelayanan publik yang inklusif dan humanis. Melalui sinergi dengan berbagai OPD, TP PKK akan terus berkontribusi dalam membangun budaya pelayanan yang ramah, tanggap, dan berkualitas, termasuk dalam edukasi literasi layanan dan pengaduan publik kepada masyarakat akar rumput, demi mendukung terwujudnya Muna Barat Liwu Mokesa. 

https://kominfo.munabarat.go.id/berita/enam-lokus-penilaian-ombudsman-di-muna-barat-terima-hasil-penilaian/

Wa Ode Rahmatia, SP